JAKARTA - Sistem demokrasi di Indonesia sudah berlangsung sejak 1998 lalu. Namun pada pelaksanaannya, Indonesia belum menjalankan sistem demokrasi seutuhnya.
Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, dalam hal berdemokrasi, Indonesia berada di bawah Afrika Selatan, Thailand, Papua Nugini bahkan Timor Leste.
“Pada kenyataannya kita masih demokrasi yang cacat,” kata dia usai dalam dialog kebangsaan di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2012).
Ada lima hal yang menyebabkan demokrasi di Indonesia menjadi terpuruk. “Pertama, persoalan plurarisme kita ini belum selesai masalah Syiah dan segala macam menjadi catatan ukuran demokrasi yang baik,” ungkapnya.
Kedua, dikatakannya, sistem parlemen belum clear. Tugas antar satu lembaga dengan lembaga lainnya masih tumpang tindih. “Kewenagannya harus terbagi habis tidak boleh satu melebihkan yang lain. Sebuah sistim harus transparent siapa mengerjakan apa,” tambahnya.
Ketiga, good governance juga menjadi ukuran demokrasi. Tingkat good governence Indonesia, termasuk korupsi yang mempengaruhinya membuat Demokrasi di Indonesia pada tataran bawah.
“Keempat, yang pale penting demokrasi tidak bisa jalan kalau domestic enlightenment tidak ada. Kita mentrasnform menjadi sebuah negara demokrasi though a enlightenment still feodal,” ungkapnya.
Terakhir, partisipasi politik masyarakat masih rendah. Dia mencontohkan, seperti di Banten orang yang datang ke TPS hanya 40 persen. Jika tidak ada serangan fajar, calon yang maju bisa dipastikan kalah.
“Ini kondisi yang harus kita perbaiki secara struktural. Kalau sekarang enggak kita benahi secara substansial, secara struktural siapapun pemimpinnya akan gini terus,” paparnya.
Tambahnya, DPD menawarkan agar semua pihak melakukan konsolidasi demokrasi yang substansial. “Kemudian parlemen kita harus kuat. DPR dan DPD itu harus jelas, karena kenapa ekonomi tidak berjalan karena DPD tidak diberikan kebijakan setara dengan DPR,” jelasnya.
Solusi lainnya, menurut Irman perlu ada calon presiden independen. Menurut Irman Indonesia sudah dilanda krisis keteladanan. Di mana-mana terjadi konflik.
“Kita boleh katakan we are in a imergancy statu. Kepatuhan kita rendah karena masyarakat mencari keteladanan, keteladanan yang pale mahal itu tidak ada,” pungkasnya.
(teb)