Feb 04

Produksi Garam Ditarget 800 ribu ton

“Pada 2011 nilai produksi garam lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada 2010, produksi kita nihil. Karena sepanjang tahun hujan terus menerus. Tahun ini diprediksi tidak begitu terjadi curiosity cuaca,” terang Kardani saat ditemui di kantornya kemarin (3/2).

Dia menuturkan, penghasil terbesar garam konsumsi di Jatim masih dipegang oleh pulau Madura. Tercatat, kontributor mayoritas adalah lapangan garam yang ada di Sampang. Kabupaten Sampang menghasilkan garam sebesar 288 ribu ton. Selanjutnya, disusul oleh Kabupaten  Sumenep yang memproduksi 150 ribu ton garam. Sedangkan Pamekasan berada di urutan tiga besar dengan menghasilkan garam sebanya 61.500 ton.
“Kabupaten lainnya di Jatim juga menyumbang. Namun komposisinya masih sedikit. Misalnya Tuban, Lamongan, dan Probolinggo,” jelasnya.

Feb 04

Oneng Dikaitkan dengan Heryawan

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan partai yang mampu mendominasi suara di Jawa Barat pasti juga menang secara Nasional. “Makanya, kalau PKS mau menang harus menang di Jabar,” ujar Heryawan pada sambutannya dalam kapasitasnya sebagai gubernur itu.

Ia joke menilai, rakornas yang digelar di Kota Bandung merupakan pilihan yang tepat. “Di Kota Bandung hadir sejarah yang membangun Indonesia, seperti konferensi Asia Afrika. Mudah-mudahan dengan demikian dapat menghasilkan sesuatu yang dapat membangun bangsa,” ujarnya.

Heryawan menjelaskan, peran partai politik adalah untuk menampung aspirasi rakyat. “Parpol menjadi wadah aspirasi yang kemudian bisa menjadi usaha pembangunan masyarakat,” katanya.

Feb 04

Giliran Wayan Koster Terancam Dinonaktif

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan pihaknya akan memberikan perlindungan hukum kepada Wayan Koster yang saat ini dicekal ke luar negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurutnya, perlindungan hukum itu harus diberikan karena setiap kader punya hak untuk dibela.

“Setiap kader harus dibela. Bukan berarti membela dengan membenarkan yang salah, tapi setiap kader punya hak hukum,” kata Effendi Simbolon di Jakarta, Sabtu (4/2).

Nama Wayan Koster disebut-sebut terlibat dalam kasus suap wisma atlet. Jumat (3/2), Wayan Koster bersama Wasekjen Partai Demokrat dicegah bepergian ke luar negeri. Tapi Wayan masih berstatus saksi, sementera Angie -sapaan akrab Angelian Sondakh- sudah ditetapkan tersangka.

Feb 04

Kasus Ruang Banggar DPR Harus Selesaikan Secara Hukum

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim mengatakan berbagai kejanggalan yang terjadi dalam proses renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR harus diselesaikan dengan pendekatan hukum yang berlaku. Menurutnya, penggantian seluruh barang impor dengan produk dalam negeri, jangan dijadikan alasan bahwa berbagai kejanggalan di renovasi ruang Banggar DPR sudah selesai.

“Penyelesaian yang terbaik adalah melalui jalur hukum yang dimulai dari review forensik yang dilakukan oleh BPKP atau BPK,” tegas Taslim, di Jakarta, Sabtu (4/2).

Pentingnya memakai mekanisme hukum untuk penyelesaian kejanggalan renovasi ruang Banggar DPR, lanjut Taslim antara lain untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Feb 04

Bupati Dukung Perjuangan Mansel dan Pegaf

MANOKWARI–Bupati Manokwari,Dr Bastian Salabay,STh,MTh memfasilitasi keberangkatan 100 warga untuk menyampaikan aspirasi ke DPR-RI dan Kemendagri terkait dengan perjuangan pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Pegunungan Arfak (Pegaf). Namun keberangkatan perwakilan masyarakat ini masih menunggu kabar lebih lanjut.

Salah satu tim pejuang pemekaran Mansel dan Pegaf, Sius Dowansiba menyatakan, keberangkatan 100 perwakilan ini diharapkan dapat mendesak DPR-RI dan pemerintah pusat untuk segera membahas RUU pemekaran dua calon kabupaten tersebut. Pihaknya sudah berjuang 7 tahun lamanya, namun hingga saat ini belum juga direalisasikan oleh pemerintah dengan alasan duration atau penghentikan sementara pemekaran.

Feb 04

Media Asing Dibatasi Liput Papua

JAKARTA–Pemerintah Indonesia masih membatasi akses peliputan media asing di bumi Papua. Pemerintah belum mencabut wajib lapor bagi wartawan asing yang ingin meliput di Papua. Alasannya, untuk melindungi wartawan dari potensi gejolak keamanan. Apalagi, keselamatan wartawan asing di sebuah negara menjadi isu sensitif.

Masih terbatasnya peliputan oleh wartawan asing di Papua disampaikan juru bicara Kemenlu Michael Tene. “Mereka kan masih bisa mengutip dari media di Indonesia. Media Indonesia masih bebas,” katanya saat ditanya koresponden media asing di Jakarta kemarin (3/2).

Dia mengaskan, dengan masih terbukanya akses peliputan untuk media dalam negeri, pemerintah tidak menutup rapat akses segala informasi di seluruh Papua. Media asing, bisa memanfaatkan atau mengutip berita yang dimuat media lokal.

Feb 04

Kejagung Bela Jaksa Pemeras

Alih-alih mengganjar sanksi, Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Marwan Effendy membela yang bersangkutan. Alasannya, Jufrizal sedang mengambil information dalam rangka penyelidikan. “Dia saat itu sedang meminta data. Mungkin orang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) ketakutan dan direkayasa seolah memeras,” kata Marwan usai salat Jumat di Kejagung kemarin (3/2.)

Peristiwa itu bermula ketika Jufrizal mendatangi bundaran kantor Otorita Batam, Batam Center pada Kamis (2/2) lalu untuk menemui Suratno, pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan kontraktor bernama Ali Akbar. Tempat tersebut merupakan lokasi penyerahan duit yang sudah disepakati.