Tag Archives: diklat

Feb 21

Pakde Karwo: Ada 7.217 PSK di Jatim

Posted on by

KEDIRI- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku sulit untuk menutup tempat prostitusi di wilayah Jawa Timur. Namun, Pakde Karwo, sapaan Soekarwo mengungkapkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya meminimalisir jumlah lokasi prostitusi di wilayahnya.

Soekarwo mengatakan setidaknya ada 7.217 wanita pekerja seks yang tersebar di 44 lokalisasi di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur. “Dari 47 sekarang tinggal 44 tempat,” ujarnya saat acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) we Partai Persatuan Pembangunan (PPP)di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (21/2/2012).

Pemerintah provinsi, kata Soekarwo, juga sudah berupaya membina para wanita pekerja seks tersebut dengan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan agar mereka tidak lagi kembali dalam dunia gelap tadi.

This is a preview of Pakde Karwo: Ada 7.217 PSK di Jatim. Read the full post (216 words, estimated 52 secs reading time)
Feb 11

Tingkatkan Peran 1.208 Mediator Hubungan Industrial

Posted on by

“Tugas dan fungsi kerja go-between hubungan industrial sebagai ujung tombak dalam suatu mekanisme mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mediator menjadi fasilitator yang mempertemukan kepentingan pekerja/buruh dengan pengusaha,” kata Myra di Jakarta, kemarin (10/2)

Namun, Myra mengakui, salah satu kendala dalam dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah masih terbatasnya jumlah petugas go-between hubungan industrial. Saat ini hanya terdapat 1.208 orang go-between untuk menangani 224.383 perusahaan di seluruh Indonesia. Padahal, jumlah ideal go-between hubungan industrial mencapai 2.373 orang.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas para go-between tersebut untuk menyiasati jumlah yang terbatas. Diantaranya melalui sejumlah diklat, pelatihan-pelatihan dialog, convention nasional hingga internasional.

This is a preview of Tingkatkan Peran 1.208 Mediator Hubungan Industrial. Read the full post (243 words, estimated 58 secs reading time)
Jan 27

4.124 Pegawai Pemda Dilatih jadi Analis Jabatan

Posted on by

JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar mengajak  segenap elemen masyarakat, dunia usaha, termasuk Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)  , untuk mempercepat module reformasi birokrasi.

Dia joke mengapresiasi usulan INKINDO yang akan berperan dalam pendampingan pelaksanaan analisis jabatan di pemerintah daerah.

“Memang sudah dilaksanakan diklat bagi 4.124 pegawai pemda untuk posisi analis jabatan. Namun dalam pelaksanaan di instansinya, akan lebih baik kalau didampingi konsultan, khususnya yang tergabung dalam INKINDO,” ungkap Aswar ketika menerima Dewan Pengurus Nasional INKINDO di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (27/1).

Ketua Umum INKINDO Bachder Djohan mengatakan, pihaknya dapat ikut berperan dalam pengukuran kinerja pelayanan publik dan diklat  untuk peningkatan profesionalitas aparatur di tingkat pelaksana.

This is a preview of 4.124 Pegawai Pemda Dilatih jadi Analis Jabatan. Read the full post (204 words, estimated 49 secs reading time)
Jan 09

62 Imigran Gelap Afganistan Ditangkap

Posted on by

KARAWANG - Sebanyak 62 imigran gelap asal Afghanistan ditangkap oleh Dinas Keimigrasian Kabupaten Karawang saat sedang berada di Rest Area kilometer 57, Minggu (8/1). Ketika  penangkapan, pihak Imigrasi mengamankan sejumlah barang bukti serta kelengkapan adminsitrasi sejumlah imigran gelap yang hendak mencari suaka ke Australia tersebut.

Awalnya jumlah imigran gelap ada sekitar 70 orang. Namun ketika penangkapan, ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri membuat jumlah imigran itu berkurang menjadi 62 orang. Penangkapan imigran gelap itu dibenarkan oleh salah satu sumber dari Dinas Imigrasi ketika proses verifikasi information ke 62 imigran gelap.

This is a preview of 62 Imigran Gelap Afganistan Ditangkap. Read the full post (274 words, estimated 1:06 mins reading time)
Jan 06

Calon Ketua LAN Tawarkan Kiat Benahi Birokrasi

Posted on by

Secara umum mereka memaparkan berbagai langkah yang harus dilakukan LAN agar memiliki daya saing. Panani menyentil tentang implementasi otonomi daerah yang kebablasan. Bahkan ada sejumlah pemda yang tidak tepat menyikapi kewenangannya, misalnya dengan membuat perda tentang retribusi. Padahal itu justru membuat financier batal menanamkan modalnya.

“Peran LAN sangat strategis dan perlu membuat kajian-kajian sebagai masukan kepada pemerintah, maupun DPR, terutama untuk memberikan masukan dalam pembahasan revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah,” ujar Panani saat menjawab pertanyaan tim seleksi yang diketuai WamenpanRB Eko Prasojdo, Jumat (6/1).

This is a preview of Calon Ketua LAN Tawarkan Kiat Benahi Birokrasi. Read the full post (246 words, estimated 59 secs reading time)
Jan 04

14 Kandidat Berebut Kursi Kepala LAN

Posted on by

JAKARTA - Sebanyak 14 kandidat berebut kursi kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di hari kedua seleksi, lima dari 14 kandidat menjalani tes wawancara oleh tim penilai yang diketuai Wakil MenpanRB Eko Prasodjo, Rabu (4/1).

Kelima kandidat itu adalah Abdul Wahab Achmad (Widyaiswara Utama Kementerian Perindustrian), Agus Dwiyanto (Guru Besar Administrasi Negara UGM), Bima Haria Wibisana (Deputi bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP), Deddy S. Bratakusumah (Deputi Tatalaksana Kemen PAN dan RB), dan Desi Fernanda (Deputi Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara LAN).

Salah satu kandidat Kepala LAN, Agus Dwiyanto memaparkan berbagai permasalahan terkait dengan revitalisasi STIA LAN, yang akan dijadikan services academy, mensinergikan diklat PIM dengan Lemhanas.

This is a preview of 14 Kandidat Berebut Kursi Kepala LAN. Read the full post (427 words, estimated 1:42 mins reading time)
Jan 02

Komposisi PNS akan Didominasi Jabatan Fungsional Khusus

Posted on by

JAKARTA–Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengurangi jabatan eselon di struktur organisasi PNS, mendapat dukungan penuh Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN malah mengusulkan agar jabatan fungsional yang akan ditambah (sebagai pengganti dihapuskannya eselon III, IV, dan V) tidak sebatas yang umum saja. Melainkan ke jabatan fungsional khusus.

“Jabatan fungsional itu ada dua, yang khusus dan umum. Kalau ingin PNS-nya bisa meningkatkan kompetensinya dan ahli di bidangnya, misalnya menjadi analis jabatan, harus memperbanyak jabatan fungsional khusus atau tertentu,” kata Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno di Jakarta, Senin (2/1).

This is a preview of Komposisi PNS akan Didominasi Jabatan Fungsional Khusus. Read the full post (257 words, estimated 1:02 mins reading time)