Apr 14

Rajin Tebar Pesona, Kans Besar Diusung

JAKARTA – Para kandidat calon gubernur (cagub) Sumut lebih baik mulai terang-terangan melakukan tebar pesona, agar publik lebih mengenal sosoknya. Tebar pesona yang malu-malu tidak akan menguntungkan secara politik. Untuk meraih tingkat popularitas yang tinggi, calon harus terbuka mensosialisasikan diri

Siapa joke yang skor popularitasnya tinggi, maka dia punya kans besar untuk diusung oleh partai.  “Karena partai mana joke akan melihat seberapa besar dukungan rakyat. Hasil survei sangat menentukan. Kalau tak dikenal publik maka hasil survei jeblik,” ujar pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, kepada JPNN.

Apr 07

PPP Pasrahkan Nasib PKS ke SBY

Politisi Partai PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, wajar saja jika penataan Setgab pascakeluarnya PKS juga dibarengi reshuffle. “Untuk mendorong-dorong agar reshuffle dilakukan, seperti yang terjadi saat ini boleh-boleh saja. Tapi eksekusinya tetap di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta (6/4).

Sebagai pertimbangan, lanjutnya, masing-masing anggota koalisi bisa saja memberikan pandangan ke SBY selaku ketua Setgab koalisi. “Pandangan itu dasarnya harus mengacu pada perjanjian kontrak politik di koalisi. Pasal dan ayat mana yang telah dilanggar PKS.”

Apr 02

Jaksa KPK Minta Nazar Dihukum 7 Tahun Penjara

JAKARTA - Terdakwa perkara suap Wisma Atlet, M Nazaruddin, dituntut dengan hukuman tujuh tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meyakini mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu telah terbukti menerima lima lembar cek senilai Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha indah (DGI) Tbk yang menjadi kontraktor proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

Pada persidangan atas Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan bulletin pembacaan surat tuntutan, Senin (2/4), JPU KPK we Kadek Wiradana menyatakan bahwa Nazar -sapaan Nazaruddin- selaku anggota DPR RI melakukan serangkaian pertemuan untuk mengatur agar PT DGI menang dalam proses lelang proyek Wisma Atlet. Atas perannya meloloskan PT DGI, Nazaruddin mendapat joining price 13 persen dari sum nilai kontrak sebesar Rp 191,6 miliar.

Apr 02

PKS Suka Main Cubit

JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, mengatakan, bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai politik pendukung pemerintah, silahkan saja. Menurutnya, hal itu agar bisa memerjelas sikap PKS apakah oposisi atau koalisi.

“Kalau oposisi tulen seperti PDIP dan kawan-kawan lain, itu oposisi tulen. Kalau mereka  ini (PKS, red) oposisi santun, kalau di luar kita dihajar, di dalam kita dikerjain, dicubit-cubit kita. Tapi, karena terlalu sering sakit juga kan,” katanya, kepada wartawan, Senin (2/4), di Jakarta.

Sutan mengakui, kader Demokrat sudah meminta kepada Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono, segera mengeluarkan PKS dari anggota Setgab.

Apr 02

PD: Jika MK Batalkan UU APBN-P, Akibatnya Bisa Fatal

JAKARTA - Partai Demokrat berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan pasal 7 ayat 6A UU APBN-P 2012 yang akan digugat oleh sejumlah pihak. Partai Demokrat menganggap bahwa pasal tersebut sangat berkaitan dengan pasal-pasal lain.
 
“Pasal ini terkait dengan pasal-pasal lainnya. Jika dibatalkan maka pasal-pasal lain juga dibatalkan karena ini ada keterkaitan. Maka postur lainnya berubah,” jelas Ketua DPP Partai Demokrat we Gede Pasek Suardika kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (02/04/2012).
 
Lebih lanjut Pasek menambahkan bahwa jika MK salah dalam mengambil keputusan tentang UU APBN-P maka bisa berakibat fatal. Karena UU ini berkaitan dengan anggaran pembangunan dan gaji pegawai.
 
“UU APBN ini berbeda dengan UU pada umumnya. UU APBN menyangkut untuk pembangunan, anggaran untuk gaji pegawai, kalau sampai salah mengambil keputusan bisa syok negara ini,” tambahnya.
 
Pada kesempatan tersebut Pasek kembali menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan ayat konstitusional, yang bisa dipakai pemerintah jika memang memungkinkan. “Karena ayat ini ayat konstitosional. Artinya bisa dipakai oleh pemerintah jika dalam kondosi yang memungkinkan,” tandasnya.

Mar 31

Demokrat: PKS Bukan Partai Berakhlak Saleh

JAKARTA - Partai Demokrat gerah dengan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Dalam sidang paripurna pembicaraan tingkat II atas RUU tentang perubahan atas UU No 22/2011 tentang APBN tahun 2012 di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (31/3) dini hari, PKS memilih menolak adanya pencabutan subsidi.

Sebagai peserta koalisi pendukung pemerintah, sikap PKS ini dinilai sudah menyalahi etika politik. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdallah lantas menggolongkan PKS partai yang tidak berakhlak saleh.

Mar 31

Salah Sebut, Marzuki Minta Maaf ke PKS

Marzuki sempat berseloroh, tak perlu tegang karena sudah sejak siang rapat digelar. Namun, jawaban itu tetap tidak memuaskan politisi PKS. Teriakan-teriakan makin kencang, menuntut Marzuki meminta maaf.

“Saya tadi salah sebut, saya menyatakan mohon maaf, yang mestinya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,” kata Marzuki.

Namun, itu joke belum memberikan kepuasan. Selang sesaat, masih juga ada yang minta Marzuki serius dan tegas minta maaf. Marzuki joke menurutinya.

“Maaf, maaf, sudah saya sampaikan. Jadi Partai Keadilan sejahtera, jadi klir ya,” kata politisi Partai Demokrat itu. (sam/jpnn)

Mar 30

BBM Naik atau Tidak, Tergantung Penambahan Pasal

JAKARTA–Sidang paripurna sementara diskor untuk masuk tahap loby. Hal ini karena terjadi perbedaan pandangan antara Fraksi-Fraksi. Meski 8 Fraksi menyatakan penolakan kenaikan BBM, namun tidak serta merta BBM batal naik. Karena 5 fraksi meminta agar pasal 7 ayat 6 ditambah dengan pasal 7 ayat 6 huruf a.

Adapun breeze pasal 7 ayat 6 a berbunyi: Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari … % (… persen) dari ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.

Mar 30

Jafar Klarifikasi Pencopotan Ketua Fraksi

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR dari Jafar Hafsah, sudah diambil alih oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono. Terkait hal tersebut, Jafar joke memberikan klarifikasinya.

“(maksudnya) Mengambil alih untuk mengkoordinasikan sidang (paripurna) ini. Itu persiapan-persiapan semuanya,” kilah Jafar saat dicegat wartawan, Jumat (30/3), usai rapat paripurna DPR di Jakarta.

Jafar menegaskan, dirinya tidak pernah menyatakan statemen yang memicu kesalahpahaman tersebut. “Iya,” tegas Jafar dikonfirmasi. “Saya hanya mengatakan, pimpinan partai menyetujui adanya pemahaman mengenai penarikan subsidi, ya seperti itu,” lanjut Jafar.

Apakah pernah menyebut angka Rp2000? Jafar bilang, “Saya tidak ngomong Rp2000. Pertanyaannya dia (wartawan) yang bertanyakan begitu.” katanya.

Mar 29

Mendagri Ingatkan Foke Jangan Intervensi PNS

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, memperingatkan calon gubernur (cagub) incumbent, Fauzi Bowo, untuk tidak menggunakan kekuasaanya demi meraih kemenangan dalam Pilkada DKI 2012. Cagub incumbent, dilarang melakukan intervensi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan melibatkan mereka dalam politik praktis.

“Jangan ada PNS yang diarahkan dan diminta untuk mendukung salah satu pihak, dan berlaku tidak netral serta terlibat politik praktis,” pinta Gamawan, kemarin (29/3). Menurut Gamawan, dalam pilkada DKI Jakarta sangat rawan terjadi kecurangan. Untuk itulah, ia mengingatkan agar PNS tetap berlaku netral. “Saya minta PNS di Jakarta netral saat pilkada nanti,” ujarnya.