Tag Archives: pelayanan publik

Feb 01

Ubah Sistem Pengawasan, BPOM Didukung

Posted on by

JAKARTA - Langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) mengacu pada standar SNI ISO 9001:2008 didukung Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo. Alasannya, itu merupakan satu dari tiga area perubahan yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan pelayanan publik, penataan SDM aparatur, dan penataan tata laksana.

“Langkah berani yang diambil Badan POM dalam mengubah seluruh sistem pengawasan patut diacungi jempol,” ujar guru besar Universitas Indonesia ini dalam keterangan persnya, Selasa (31/01).

This is a preview of Ubah Sistem Pengawasan, BPOM Didukung. Read the full post (208 words, estimated 50 secs reading time)
Jan 27

4.124 Pegawai Pemda Dilatih jadi Analis Jabatan

Posted on by

JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar mengajak  segenap elemen masyarakat, dunia usaha, termasuk Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)  , untuk mempercepat module reformasi birokrasi.

Dia joke mengapresiasi usulan INKINDO yang akan berperan dalam pendampingan pelaksanaan analisis jabatan di pemerintah daerah.

“Memang sudah dilaksanakan diklat bagi 4.124 pegawai pemda untuk posisi analis jabatan. Namun dalam pelaksanaan di instansinya, akan lebih baik kalau didampingi konsultan, khususnya yang tergabung dalam INKINDO,” ungkap Aswar ketika menerima Dewan Pengurus Nasional INKINDO di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (27/1).

Ketua Umum INKINDO Bachder Djohan mengatakan, pihaknya dapat ikut berperan dalam pengukuran kinerja pelayanan publik dan diklat  untuk peningkatan profesionalitas aparatur di tingkat pelaksana.

This is a preview of 4.124 Pegawai Pemda Dilatih jadi Analis Jabatan. Read the full post (204 words, estimated 49 secs reading time)
Jan 02

Komputer Pemerintah Banyak Ilegal

Posted on by

“Tapi bukan karena ingin membajak, namun karena memang selama ini belum tahu,” ucap Andrari kepada wartawan. Melihat kondisi itu, lanjutnya, dalam rangka menunjang kelancaran tugas umum penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk kelancaran komunikasi tertulis antar instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, dipandang perlu menstandarkan lingkup kegiatan perkantoran elektronis lingkup intranet (electronic office).

Implementasi kegiatan yang biasa disebut e-Government ini, kata dia, juga terlihat jelas dari pasal 4 butir c Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11/2008 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik.

This is a preview of Komputer Pemerintah Banyak Ilegal. Read the full post (727 words, estimated 2:54 mins reading time)