Tag Archives: pendayagunaan aparatur negara

Feb 22

80 Persen Instansi Sudah Menyusun Analisa Jabatan

Posted on by

JAKARTA – Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, menyatakan bahwa sekitar 70 sampai 80 persen instansi telah menyusun analisa jabatan (Anjab) serta analisa beban kerja (ABK). Menurut Tumpak, ini disimpulkan setelah dilakukan penelitian dengan mengambil sampel di beberapa daerah. Disebutkan, beberapa sampel yang posisinya sudah 70-80 persen adalah Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Gorontalo. Misalnya di Gorontalo, terdapat 22 instansi, yang sudah melakukan Anjab-ABK sudah 15 instansi sehingga tinggal tujuh.

“Itu hanya sampel saja, karena kami hanya mengambil acak saja. Laporannya kan masuk di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Tumpak yang dihubungi, Rabu (22/2).

This is a preview of 80 Persen Instansi Sudah Menyusun Analisa Jabatan. Read the full post (206 words, estimated 49 secs reading time)
Feb 01

Ubah Sistem Pengawasan, BPOM Didukung

Posted on by

JAKARTA - Langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) mengacu pada standar SNI ISO 9001:2008 didukung Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo. Alasannya, itu merupakan satu dari tiga area perubahan yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan pelayanan publik, penataan SDM aparatur, dan penataan tata laksana.

“Langkah berani yang diambil Badan POM dalam mengubah seluruh sistem pengawasan patut diacungi jempol,” ujar guru besar Universitas Indonesia ini dalam keterangan persnya, Selasa (31/01).

This is a preview of Ubah Sistem Pengawasan, BPOM Didukung. Read the full post (208 words, estimated 50 secs reading time)
Jan 31

Daerah tak Tahu Ada Penerimaan CPNS 2012

Posted on by

MEDAN- Sejumlah daerah di Sumut belum mengetahui adanya penerimaan CPNS formasi 2012. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum mengirimkan surat pemberitahuannya.

Seperti Pemko Medan, mengaku belum mengetahui adanya penerimaan CPNS formasi 2012, akibatnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan hanya menunggu surat. “Kami belum terima surat pemberitahuan penerimaannya dan kami hanya menerima surat duration PNS 2012, mintalah suratnya baru kami tindaklanjuti,” kata Kepala BKD Kota Medan, Parluhutan Hasibuan, seperti diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN).

Saat disinggung mengenai penerimaan CPNS hanya sebatas tenaga teknis, Parluhutan menyebutkan, pemberitahuan itu belum diterimanya, maka sekarang ini Pemko Medan hanya sebatas menunggu saja dari Pemerintah Pusat.

This is a preview of Daerah tak Tahu Ada Penerimaan CPNS 2012. Read the full post (577 words, estimated 2:18 mins reading time)
Jan 27

4.124 Pegawai Pemda Dilatih jadi Analis Jabatan

Posted on by

JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar mengajak  segenap elemen masyarakat, dunia usaha, termasuk Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)  , untuk mempercepat module reformasi birokrasi.

Dia joke mengapresiasi usulan INKINDO yang akan berperan dalam pendampingan pelaksanaan analisis jabatan di pemerintah daerah.

“Memang sudah dilaksanakan diklat bagi 4.124 pegawai pemda untuk posisi analis jabatan. Namun dalam pelaksanaan di instansinya, akan lebih baik kalau didampingi konsultan, khususnya yang tergabung dalam INKINDO,” ungkap Aswar ketika menerima Dewan Pengurus Nasional INKINDO di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (27/1).

Ketua Umum INKINDO Bachder Djohan mengatakan, pihaknya dapat ikut berperan dalam pengukuran kinerja pelayanan publik dan diklat  untuk peningkatan profesionalitas aparatur di tingkat pelaksana.

This is a preview of 4.124 Pegawai Pemda Dilatih jadi Analis Jabatan. Read the full post (204 words, estimated 49 secs reading time)
Jan 22

Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS

Posted on by

“Kalau semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melaksanakan efisiensi (penghapusan respect fiktif dan pengadaan barang/jasa), dana APBN yang bisa dihemat akan sangat besar,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1).

Politisi PAN ini meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemda membentuk Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik (LPSE). Disamping melakukan proposal secara elektronik dan secara keseluruhan melaksanakan e-government.

“Kalau sudah hemat anggaran, otomatis dana pemerintah untuk membayar remunerasi cukup tersedia. Sebab, untuk membayar remunerasi butuh dana yang sangat besar,” ucapnya.

This is a preview of Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS. Read the full post (157 words, estimated 38 secs reading time)
Jan 11

Pusat Godok Sistem Pelaporan Tunggal

Posted on by

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) tengah menggodok sistem pelaporan tunggal yang lebih menyentuh module pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan itu,  Kemenpan RB melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri.

Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, salah satu latar belakang hingga pihaknya memutuskan membangun sistem tersebut, karena melihat kesulitan yang dialami daerah. Setiap kementerian/lembaga sering memintakan data-data kepada daerah untuk kepentingan pemeriksaan keuangan, layanan publik, perumahan, dan lain-lain. Akibatnya tidak efisien pada waktu maupun anggaran.

This is a preview of Pusat Godok Sistem Pelaporan Tunggal. Read the full post (200 words, estimated 48 secs reading time)
Jan 11

Surabaya Kembangkan e-Sapawarga

Posted on by

JAKARTA – Walikota Surabaya Tri Rismaharini membocorkan rahasia suksesnya menepatkan e-government. Saat bertemu dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Kantor KemenpanRB, Risma mengatakan, e-government Pemkot Surabaya dikelompokan menjadi dua. Yaitu dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dan e-govt untuk pelayanan masyarakat. Untuk pengelola keuangan daerah meliputi e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance.

Sedangkan yang berhubungan dengan masyarakat, disebut e-sapawarga. Meliputi e-perizinan, e-musrenbang, dan pengaduan secara elektronik. “Dengan penerapan e-govt kami bisa menghemat hingga 30 persen,” ujarnya Risma, Rabu (11/1).

Dijelaskannya, dalam e-sapawarga, Pemkot Surabaya memberikan fasilitas internet gratis keseluruh RT/RW, sehingga seluruh module bisa diakses masyarakat. Perizinan untuk SIUP dan IUJK diberikan secara gratis.

This is a preview of Surabaya Kembangkan e-Sapawarga. Read the full post (195 words, estimated 47 secs reading time)
Jan 10

Pengaturan Gaji PNS Disesuaikan Beban Kerja

Posted on by

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengatakan perlu ada pengaturan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang berdasarkan beban kerja. Menurutnya, penggajian berdasarkan jabatan tidak lagi relevan karena hanya akan menimbulkan kecemburuan yang mengarah pada penurunan kinerja pegawai.

“Ke depan, penetapan besaran gaji PNS disesuaikan dengan beban kerja atau grading jabatan. Misalnya gaji pejabat eselon satu di instansi A tidak akan sama dengan di instansi B. Jadi tidak seperti sekarang, yang beban kerja ringan, sedang dan besar sama gajinya,” kata Eko Sutrisno kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1).

This is a preview of Pengaturan Gaji PNS Disesuaikan Beban Kerja. Read the full post (215 words, estimated 52 secs reading time)
Jan 08

Lulusan SMA Bisa jadi PNS

Posted on by

JAKARTA - Lulusan SMA masih berpeluang menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil). Pasalnya, banyak di daerah terisolir dan pulau terluar kekurangan SDM yang berkualifikasi diploma maupun sarjana.

“Hasrat pemerintah memang ingin meningkatkan mutu PNS dengan cara menetapkan standar diploma maupun sarjana bagi pelamar CPNS. Namun, dalam jangka pendek langkah tersebut masih sulit dilakukan. Mengingat keterbatasan SDM,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibaho, Minggu (8/1).

Diakuinya, di dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), ada ketentuan untuk tenaga teknis tidak lagi harus di-PNS-kan. Melainkan diambil dari tenaga outsourching atau pegawai tidak tetap (PTT). Namun ketentuan itu tidak mengikat. Jika ada tenaga teknis yang tidak bisa diambil dari PTT atau outsourching, bisa diberikan pada lulusan SMK, SMEA, SMA and keahlian atau diploma.

This is a preview of Lulusan SMA Bisa jadi PNS. Read the full post (224 words, estimated 54 secs reading time)
Jan 08

ANRI Dianggap tak Bisa Simpan Dokumen Negara

Posted on by

JAKARTA - Keberadaan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) sebagai lembaga arsip nasional dipertanyakan. ANRI dinilai tidak bisa menyimpan semua dokumen penting negara.

“Tidak usah jauh-jauh, Surat perintah sebelas Maret (Supersemar) yang fenomenal itu, hingga kini masih dipertanyakan keberadaannya. Anehnya ANRI tidak bisa menemukan di mana gerangan surat “sakti” tersebut,” kata Sarwono Kusumaatmaja, di Jakarta, Minggu (8/1).

Sorotan lain diungkapkan JB Kristiadi. Mantan kepala LAN ini menyatakan keprihatinannya akan mulai berkurangnya penggunaan bahasa daerah. “Tanpa sadar sebenarnya kita dalam proses kehilangan, bahasa daerah yang dulu sering terdengar sekarang sudah mulai terabaikan,” ujarnya. Padahal, menurut  Kristiadi, bahasa daerah  juga merupakan arsip yang sangat penting bagi Republik Indonesia tercinta ini.

This is a preview of ANRI Dianggap tak Bisa Simpan Dokumen Negara. Read the full post (174 words, estimated 42 secs reading time)