Tag Archives: pendayagunaan aparatur negara

May 15

Kementerian Koperasi dan UKM Kuatkan Reformasi Birokrasi

Posted on by

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penguatan pada bidang reformasi birokrasi. Menyusul ditariknya Hasnawi Bachtiar dari jabatan Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan pada Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menjadi Kepala Biro Umum pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) di auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menolak tujuan pengangkatan dari orang luar Kemenkop UKM itu dikarenakan mempunyai pengalaman tentang masuknya Kemenkop UKM dalam tiga besar kementerian terburuk dalam layanan publik, utamanya sosialisasi antikorupsi di lingkungan kementeriannya. Menurut Syarif, tujuan pengangkatan orang luar Kemenkop UKM bahkan dari Kemen PAN-RB dikarenakan untuk menjaga lane record yang sudah bagus selama ini. Maka itu, dia menyebutnya sebagai upaya penguatan dari module pemerintah dalam reformasi birokrasi.

This is a preview of Kementerian Koperasi dan UKM Kuatkan Reformasi Birokrasi. Read the full post (338 words, estimated 1:21 mins reading time)
Mar 23

Usulan PNS Baru Ditutup 31 Maret

Posted on by

Seperti diketahui, selama pemerintah menjalankan duration atau penghentian sementara perekrutan CPNS baru, syarat pengajuan kebutuhan PNS baru cukup banyak. Diantaranya, harus melampirkan hasil analisis jabatan, hasil analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan PNS lima tahun ke depan.

Padahal umumnya, selama ini instansi di pusat maupun daerah cukup melayangkan jumlah favoured kebutuhan PNS baru saja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Ramli E. Naibaho di Jakarta kemarin mengatakan, hingga akhir Februari lalu dari 76 instansi pusat ternyata baru ada 18 instansi yang sudah komplet dokumen pengajuan PNS baru. Dalam periode yang sama, dari 524 instansi daerah (pemprov dan pemkot) baru ada 10 instansi yang sudah komplit dokumen pengajuan PNS barunya.

This is a preview of Usulan PNS Baru Ditutup 31 Maret. Read the full post (424 words, estimated 1:42 mins reading time)
Mar 22

Dibutuhkan 10 Ribu Tenaga Analis Kepegawaian

Posted on by

“Tenaga analis jabatan masih banyak dibutuhkan. Untuk memenuhi kuota 10 ribu perlu waktu dan anggaran besar,” kata Istati dalam keterangan pers, Kamis (22/3).

Sementara itu,  Sekretaris Utama BKN Eko Sutrisno mengatakan, masih perlu diadakan evaluasi baik di dalam sistem kegiatan maupun kebijakan dari pusat. Selain itu perlu tenaga ahli yang sesuai dengan bidang tugasnya dan harus dihitung secara benar berapa jumlah tenaga analis yang diperlukan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar mengatakan, untuk penataan kepegawaian dibutuhkan 4.125 tenaga analis jabatan. Saat ini baru dihasilkan sekitar 1.600 tenaga analis. Padahal aim pencapaian 4.125 sekitar April. (esy/jpnn)

This is a preview of Dibutuhkan 10 Ribu Tenaga Analis Kepegawaian. Read the full post (109 words, estimated 26 secs reading time)
Mar 18

Stop Belanja Mobil Dinas Baru

Posted on by

JAKARTA - Kenaikan harga BBM hendaknya diikuti penghematan untuk anggaran belanja pegawai dan barang. Setiap instansi diminta untuk tidak selalu membeli mobil dinas baru atau belanja barang lainnya yang tidak mendesak.

“Stop dulu beli mobil dinas baru. Rakyat sekarang lagi kesusahan karena BBM naik. Semua instansi juga harus ikat pinggang. Apalagi ini sesuai semangat reformasi birokrasi,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo di Jakarta, Minggu (18/3).

Eko lagi-lagi meminta agar seluruh pejabat menerapkan pola hidup sederhana. Kata dia, dengan kenaikan harga BBM ini, standing sosial masyarakat akan semakin kentara. Yang susah akan kian susah. “Alangkah tidak bijaknya jika para pejabat hidupnya berlebihan di tengah kesusahan masyarakat,” ucapnya.

This is a preview of Stop Belanja Mobil Dinas Baru. Read the full post (182 words, estimated 44 secs reading time)
Feb 23

40 Instansi Diusulkan Dapat Remunerasi

Posted on by

Untuk tahap awal, tidak semua kementrian/lembaga yang diusulkan mendapatkan remunerasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakat mengatakan dengan perkiraan jangkauan remunerasi hingga 40 persen, dibutuhkan dana Rp 22 triliun. “Itu hitungan saya,” kata Azwar dalam Lokakarya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, kemarin.

Sebanyak 20 instansi dari 40 yang diusulkan telah direview oleh Kementrian Keuangan. Azwar belum bisa menyebutkan instansi yang akan menerima anggaran tambahan untuk remunerasi pegawai itu. Dia mengatakan, usulan remunerasi tidak bisa langsung dituntaskan semua karena membutuhkan dana yang cukup besar. “Butuh dana Rp 50 triliun. Itu bisa tiga hingga empat tahun ke depan,” katanya.

This is a preview of 40 Instansi Diusulkan Dapat Remunerasi. Read the full post (314 words, estimated 1:15 mins reading time)
Feb 22

80 Persen Instansi Sudah Menyusun Analisa Jabatan

Posted on by

JAKARTA – Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, menyatakan bahwa sekitar 70 sampai 80 persen instansi telah menyusun analisa jabatan (Anjab) serta analisa beban kerja (ABK). Menurut Tumpak, ini disimpulkan setelah dilakukan penelitian dengan mengambil sampel di beberapa daerah. Disebutkan, beberapa sampel yang posisinya sudah 70-80 persen adalah Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Gorontalo. Misalnya di Gorontalo, terdapat 22 instansi, yang sudah melakukan Anjab-ABK sudah 15 instansi sehingga tinggal tujuh.

“Itu hanya sampel saja, karena kami hanya mengambil acak saja. Laporannya kan masuk di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Tumpak yang dihubungi, Rabu (22/2).

This is a preview of 80 Persen Instansi Sudah Menyusun Analisa Jabatan. Read the full post (212 words, estimated 51 secs reading time)
Feb 01

Ubah Sistem Pengawasan, BPOM Didukung

Posted on by

JAKARTA - Langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) mengacu pada standar SNI ISO 9001:2008 didukung Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo. Alasannya, itu merupakan satu dari tiga area perubahan yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan pelayanan publik, penataan SDM aparatur, dan penataan tata laksana.

“Langkah berani yang diambil Badan POM dalam mengubah seluruh sistem pengawasan patut diacungi jempol,” ujar guru besar Universitas Indonesia ini dalam keterangan persnya, Selasa (31/01).

This is a preview of Ubah Sistem Pengawasan, BPOM Didukung. Read the full post (208 words, estimated 50 secs reading time)
Jan 31

Daerah tak Tahu Ada Penerimaan CPNS 2012

Posted on by

MEDAN- Sejumlah daerah di Sumut belum mengetahui adanya penerimaan CPNS formasi 2012. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum mengirimkan surat pemberitahuannya.

Seperti Pemko Medan, mengaku belum mengetahui adanya penerimaan CPNS formasi 2012, akibatnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan hanya menunggu surat. “Kami belum terima surat pemberitahuan penerimaannya dan kami hanya menerima surat duration PNS 2012, mintalah suratnya baru kami tindaklanjuti,” kata Kepala BKD Kota Medan, Parluhutan Hasibuan, seperti diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN).

Saat disinggung mengenai penerimaan CPNS hanya sebatas tenaga teknis, Parluhutan menyebutkan, pemberitahuan itu belum diterimanya, maka sekarang ini Pemko Medan hanya sebatas menunggu saja dari Pemerintah Pusat.

This is a preview of Daerah tak Tahu Ada Penerimaan CPNS 2012. Read the full post (577 words, estimated 2:18 mins reading time)
Jan 27

4.124 Pegawai Pemda Dilatih jadi Analis Jabatan

Posted on by

JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar mengajak  segenap elemen masyarakat, dunia usaha, termasuk Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)  , untuk mempercepat module reformasi birokrasi.

Dia joke mengapresiasi usulan INKINDO yang akan berperan dalam pendampingan pelaksanaan analisis jabatan di pemerintah daerah.

“Memang sudah dilaksanakan diklat bagi 4.124 pegawai pemda untuk posisi analis jabatan. Namun dalam pelaksanaan di instansinya, akan lebih baik kalau didampingi konsultan, khususnya yang tergabung dalam INKINDO,” ungkap Aswar ketika menerima Dewan Pengurus Nasional INKINDO di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (27/1).

Ketua Umum INKINDO Bachder Djohan mengatakan, pihaknya dapat ikut berperan dalam pengukuran kinerja pelayanan publik dan diklat  untuk peningkatan profesionalitas aparatur di tingkat pelaksana.

This is a preview of 4.124 Pegawai Pemda Dilatih jadi Analis Jabatan. Read the full post (209 words, estimated 50 secs reading time)
Jan 22

Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS

Posted on by

“Kalau semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melaksanakan efisiensi (penghapusan respect fiktif dan pengadaan barang/jasa), dana APBN yang bisa dihemat akan sangat besar,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1).

Politisi PAN ini meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemda membentuk Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik (LPSE). Disamping melakukan proposal secara elektronik dan secara keseluruhan melaksanakan e-government.

“Kalau sudah hemat anggaran, otomatis dana pemerintah untuk membayar remunerasi cukup tersedia. Sebab, untuk membayar remunerasi butuh dana yang sangat besar,” ucapnya.

This is a preview of Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS. Read the full post (157 words, estimated 38 secs reading time)