Tag Archives: pendayagunaan aparatur negara

Jan 11

Pusat Godok Sistem Pelaporan Tunggal

Posted on by

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) tengah menggodok sistem pelaporan tunggal yang lebih menyentuh module pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan itu,  Kemenpan RB melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri.

Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, salah satu latar belakang hingga pihaknya memutuskan membangun sistem tersebut, karena melihat kesulitan yang dialami daerah. Setiap kementerian/lembaga sering memintakan data-data kepada daerah untuk kepentingan pemeriksaan keuangan, layanan publik, perumahan, dan lain-lain. Akibatnya tidak efisien pada waktu maupun anggaran.

This is a preview of Pusat Godok Sistem Pelaporan Tunggal. Read the full post (200 words, estimated 48 secs reading time)
Jan 11

Surabaya Kembangkan e-Sapawarga

Posted on by

JAKARTA – Walikota Surabaya Tri Rismaharini membocorkan rahasia suksesnya menepatkan e-government. Saat bertemu dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Kantor KemenpanRB, Risma mengatakan, e-government Pemkot Surabaya dikelompokan menjadi dua. Yaitu dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dan e-govt untuk pelayanan masyarakat. Untuk pengelola keuangan daerah meliputi e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance.

Sedangkan yang berhubungan dengan masyarakat, disebut e-sapawarga. Meliputi e-perizinan, e-musrenbang, dan pengaduan secara elektronik. “Dengan penerapan e-govt kami bisa menghemat hingga 30 persen,” ujarnya Risma, Rabu (11/1).

Dijelaskannya, dalam e-sapawarga, Pemkot Surabaya memberikan fasilitas internet gratis keseluruh RT/RW, sehingga seluruh module bisa diakses masyarakat. Perizinan untuk SIUP dan IUJK diberikan secara gratis.

This is a preview of Surabaya Kembangkan e-Sapawarga. Read the full post (195 words, estimated 47 secs reading time)
Jan 10

Pengaturan Gaji PNS Disesuaikan Beban Kerja

Posted on by

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengatakan perlu ada pengaturan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang berdasarkan beban kerja. Menurutnya, penggajian berdasarkan jabatan tidak lagi relevan karena hanya akan menimbulkan kecemburuan yang mengarah pada penurunan kinerja pegawai.

“Ke depan, penetapan besaran gaji PNS disesuaikan dengan beban kerja atau grading jabatan. Misalnya gaji pejabat eselon satu di instansi A tidak akan sama dengan di instansi B. Jadi tidak seperti sekarang, yang beban kerja ringan, sedang dan besar sama gajinya,” kata Eko Sutrisno kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1).

This is a preview of Pengaturan Gaji PNS Disesuaikan Beban Kerja. Read the full post (215 words, estimated 52 secs reading time)
Jan 08

Lulusan SMA Bisa jadi PNS

Posted on by

JAKARTA - Lulusan SMA masih berpeluang menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil). Pasalnya, banyak di daerah terisolir dan pulau terluar kekurangan SDM yang berkualifikasi diploma maupun sarjana.

“Hasrat pemerintah memang ingin meningkatkan mutu PNS dengan cara menetapkan standar diploma maupun sarjana bagi pelamar CPNS. Namun, dalam jangka pendek langkah tersebut masih sulit dilakukan. Mengingat keterbatasan SDM,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibaho, Minggu (8/1).

Diakuinya, di dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), ada ketentuan untuk tenaga teknis tidak lagi harus di-PNS-kan. Melainkan diambil dari tenaga outsourching atau pegawai tidak tetap (PTT). Namun ketentuan itu tidak mengikat. Jika ada tenaga teknis yang tidak bisa diambil dari PTT atau outsourching, bisa diberikan pada lulusan SMK, SMEA, SMA and keahlian atau diploma.

This is a preview of Lulusan SMA Bisa jadi PNS. Read the full post (224 words, estimated 54 secs reading time)
Jan 08

ANRI Dianggap tak Bisa Simpan Dokumen Negara

Posted on by

JAKARTA - Keberadaan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) sebagai lembaga arsip nasional dipertanyakan. ANRI dinilai tidak bisa menyimpan semua dokumen penting negara.

“Tidak usah jauh-jauh, Surat perintah sebelas Maret (Supersemar) yang fenomenal itu, hingga kini masih dipertanyakan keberadaannya. Anehnya ANRI tidak bisa menemukan di mana gerangan surat “sakti” tersebut,” kata Sarwono Kusumaatmaja, di Jakarta, Minggu (8/1).

Sorotan lain diungkapkan JB Kristiadi. Mantan kepala LAN ini menyatakan keprihatinannya akan mulai berkurangnya penggunaan bahasa daerah. “Tanpa sadar sebenarnya kita dalam proses kehilangan, bahasa daerah yang dulu sering terdengar sekarang sudah mulai terabaikan,” ujarnya. Padahal, menurut  Kristiadi, bahasa daerah  juga merupakan arsip yang sangat penting bagi Republik Indonesia tercinta ini.

This is a preview of ANRI Dianggap tak Bisa Simpan Dokumen Negara. Read the full post (178 words, estimated 43 secs reading time)
Jan 08

Sesmenpan & RB : Lebih Efisien Sewa Daripada Beli Mobdin

Posted on by

JAKARTA - Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan RB), Tasdik Kinanto punya pandangan lain terhadap wacana penggunaan mobil Esemka, mobil ciptaan siswa SMK menjadi mobil dinas untuk pejabat. Menurutnya, pengadaan mobdin bagi pejabat belum tentu efesien sehingga ia menyarankan pejabat lebih baik menyewa kendaraan saja karena lebih hemat.

“Dengan sistem sewa, instansi akan lebih hemat karena tidak perlu ada biaya pemeliharaan dan beli mobil secara berkala,” ujar Tasdik di sela-sela seleksi wawancara kepala LAN, Sabtu (7/1).

Dengan sistem pembelian mobdin, lanjutnya, mendorong pejabat untuk melakukan tindakan yang melenceng. Misalnya pejabat A, ketika dilantik tidak ingin menggunakan mobdin eks pejabat lama. Parahnya ada pejabat yang karena gengsi, malah minta kendaraan dengan kualifikasi tinggi.

This is a preview of Sesmenpan & RB : Lebih Efisien Sewa Daripada Beli Mobdin. Read the full post (209 words, estimated 50 secs reading time)
Jan 07

6 Calon Kepala BKN dan LAN Segera Diajukan ke Presiden

Posted on by

JAKARTA - Akhir Januari, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengajukan enam kandidat kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) serta LAN (Lembaga Administrasi Negara) kepada presiden. Diharapkan pale lambat Februari sudah ada kepala BKN dan LAN terpilih.

“Setelah tes wawancara, akan dilanjutkan dengan assesment. Nanti akan kita pilih tiga kandidat kepala BKN dan tiga calon kepala LAN,” kata Sekretaris MenpanRB Tasdik Kinanto, Sabtu (7/1).

Dari seleksi yang berlangsung sejak Senin (2/1) hingga Sabtu (7/1), peminat pale banyak untuk jabatan kepala LAN. Tercatat tujuh kandidat bersaing ketat untuk mendapatkan kursi kepala BKN. Sedangkan kursi kepala LAN diperebutkan 14 calon. Yang menggembirakan beberapa putra daerah ikut bersaing dengan pegawai pusat.

This is a preview of 6 Calon Kepala BKN dan LAN Segera Diajukan ke Presiden. Read the full post (182 words, estimated 44 secs reading time)
Jan 06

Lamar CPNS Harus Kantongi Sertifikat Profesi

Posted on by

Bagi yang tidak mengantongi sertifikat yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini, jangan harap bisa ikut CPNS.  Tentunya, ketentuan ini baru akan diterapkan jika masa duration penerimaan CPNS sudah dicabut.

Aturan ini menyusul perubahan mekanisme penerimaan CPNS, yang tidak lagi massal, melainkan hanya dibuka jika ada lowongan di bidang tertentu saja. Misal hanya ada lowongan guru matematika, maka saat itu yang direkrut hanya yang punya sertifikat profesi guru matematika saja.

“Basis yang kita gunakan dalam penerimaan CPNS adalah kompetensi. Karena itu pelamar harus memenuhi persyaratan kompetensi dasar dan kompetensi profesi,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasodjo di kantornya, Jakarta, Jumat (6/1).

This is a preview of Lamar CPNS Harus Kantongi Sertifikat Profesi. Read the full post (255 words, estimated 1:01 mins reading time)
Jan 04

Tahun Ini, Kotim Berharap Bisa Terima CPNS

Posted on by

SAMPIT – Sinyal akan dibuka kembali penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), memberi harapan baru bagi masyarakat yang berharap bisa ikut menjadi abdi negara ini. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) joke berharap agar usulan formasi CPNS yang telah mereka sampaikan bisa disetujui pemerintah pusat sehingga rekrutmen CPNS bisa dilakukan tahun ini.

“Usulan kita belum disetujui untuk formasi CPNS sejak diajukan tahun lalu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotim Jusni Sitompul melalui Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi, Arnila.

This is a preview of Tahun Ini, Kotim Berharap Bisa Terima CPNS. Read the full post (401 words, estimated 1:36 mins reading time)
Jan 03

PNS Dilarang Simpan Dana Proyek di Rekening Pribadi

Posted on by

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar memberikan peringatan keras pada seluruh pengelola anggaran baik pusat maupun daerah.  Ini sebagai antisipasi terjadinya penyimpangan anggaran oleh PNS.

“Tidak boleh ada PNS yang memindahkan dana proyek ke rekening pribadi,” tegas Azwar di Kantor KemenpanRB, Selasa (3/12).

Agar pengelolaan anggaran maksimal, lanjutnya, KemenpanRB mendorong seluruh instansi pemerintah untuk segera melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Itu sebabnya, setiap instansi harus membentuk lembaga pengadaan barang sistem elektronik (LPSE).

“Tahun lalu, ada efisiensi anggaran hingga 11 persen lewat sistem e-procurement,” ujarnya.

This is a preview of PNS Dilarang Simpan Dana Proyek di Rekening Pribadi. Read the full post (182 words, estimated 44 secs reading time)